Nakes vs Fungsional Kesehatan

Pengertian dari Tenaga Kesehatan sebagai sumber daya manusia kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI dapat ditemukan dalam UU tentang Tenaga Kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan  melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pada UU ini terdapat dua jenis yaitu Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga kesehatan yang kesemuanya mempunyai kompetensi dan regulasi tertentu yang diatur dengan ketentuan yang berkaitan dengan keahlian dan ketrampilan masing-masing tenaga kesehatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan seperti meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat, dapat disebut sebagai tenaga kesehatan.

Sedangkan Fungsional Kesehatan dapat didefinisikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi Kementerian Kesehatan yang dalam menjalankan tugasnya didasari keahlian dan/atau ketrampilan bidang kesehatan serta bersifat mandiri.

Dalam Keppres 87 tahun 1999 Rumpun Kesehatan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.

Contoh jabatan fungsional keahlian :

  1. Dokter;
  2. Dokter Gigi;
  3. Apoteker;
  4. Perawat;
  5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Contoh jabatan fungsional ketrampilan :

  1. Asisten Apoteker;
  2. Asisten Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
  3. Terapis Wicara;
  4. Asisten Perawat.

Kedua uraian di atas mengenai fungsional kesehatan dapat disimpulkan bahwa fungsional kesehatan adalah PNS Kementerian Kesehatan yang bertugas pokok untuk melakukan penelitian, penerapan teori, dan pengembangan konsep dan metode di bidang kesehatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, kefarmasian, gizi, persalinan dan kelahiran bayi.

Dari kedua kesimpulan di atas dapat dikemukakan bahwa Tenaga Kesehatan adalah siapa saja yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sedangkan Fungsional Kesehatan adalah PNS Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.

Permasalahan yang dapat dilihat dari kesimpulan di atas adalah perbedaan yang mendasar tentang tenaga kesehatan dengan fungsional kesehatan adalah : Tenaga kesehatan adalah siapa saja yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, sedangkan Fungsional Kesehatan adalah PNS Kementerian Kesehatan.

Di Balitbangkes Kementerian Kesehatan berdasarkan surat pernyataan menduduki jabatan fungsional kesehatan adalah nol atau tidak ada satupun fungsional kesehatan yang bertugas di Balitbangkes.

Dengan demikian dapat dikatakan Balitbangkes tidak menerapkan Keppres 87 tahun 1999 dan dengan sendirinya tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.

Solusi untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara seperti :

  1. Penyusunan formasi Fungsional Kesehatan (PNS) di Balitbangkes yang disesuaikan dengan perencanaan kegiatan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
  2. Perencanaan Fungsional Kesehatan untuk menjadi peneliti di bidang kesehatan seperti peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
  3. Penysunan anggaran Balitbangkes untuk kegiatan penelitian yang akan dilakukan seperti penelitian peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
  4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelitian peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
  5. Penyusunan Laporan hasil kegiatan penelitian peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
  6. Diseminasi hasil-hasil penelitian peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi, menjadi informasi maupun teknologi terbaru yang akan disajikan dalam website Balitbangkes untuk diuji kebenaran dari hasil-hasil penelitian tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil-hasil penelitian peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi dapat menjadi informasi dan juga teknologi terbaru Balitbangkes sebagai outcome dalam penggunaan APBN.

Ke depannya dapat diharapkan pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin meningkat dengan adanya informasi-informasi terbaru di bidang penelitian peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.

Pengembangan ke depannya institusi Balitbangkes dapat menjadi Lembaga Penelitian bidang Kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan menghasilkan informasi dan teknologi terbaru yang sesuai dengan situasi dan kondisi ke wilayahan masing-masing daerah.

Edy H.Hs (19610609 198703 1 004)

 

Manajemen ASN

Membaca RPP Manajemen ASN dalam bentuk file.pdf ada poin-poin yang tidak saya setujui, di antaranya :

  • mengenai kedudukan Pejabat fungsional di bawah Administrator dan Pengawas
  • Susunan organisasi tentunya berbeda dengan struktur organisasi

Pejabat Fungsional keahlian Utama kepangkatannya dapat mencapai golongan IV e yang merupakan kepangkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang PNS, sementara Pejabat Administrator (maupun Pejabat Pimpinan Pratama yang kepangkatan maksimalnya diperkirakan hanya sampai IV c )  setara dengan pejabat esselon III yang kepangkatan maksimalnya IV b terlebih lagi Pejabat Pengawas kepangkatan maksimalnya hanya sampai golongan III d.

Apakah hal ini tidak menimbulkan kesenjangan kepangkatan?

Terlebih lagi bila ditinjau dengan sebutan penyetaraan seperti Pejabat Fungsional Utama setara dengan Pejabat esselon I, Pejabat Fungsional Madya setara dengan pejabat esselon II, Pejabat Fungsional Muda setara dengan pejabat esselon III dan Pejabat Fungsional Pertama setara dengan pejabat esselon IV, tentunya kedudukan Pejabat Fungsional Keahlian tidak dapat diletakkan di bawah  Pejabat Administrasi.

Pejabat Pimpinan Pratama dapat menjadi pengatur atau pemegang kendali para Pejabat Fungsional keahlian bila ditinjau dari kedudukannya sebagai kepala kantor atau satuan kerja instansi tempat mereka bekerja.

Terlebih lagi batasan di dalam UU ASN yang menyebutkan Pejabat Administrator bertanggung jawab dalam bidang pelayanan publik dan pengelolaan administrasi dan anggaran pembangunan, sedangkan Pengawas bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

Sementara seorang Pejabat Fungsional Keahlian tidak saja mempunyai butir-butir kegiatan yang sesuai dengan bidang keahliannya juga dapat melakukan kegiatan sendiri yang tidak termasuk dalam kegiatan pelayanan publik (kegiatan perolehan dukungan publik terhadap kegiatan yang sesuai dengan butir-butir kegiatannya, survei, maupun penelitian untuk memperoleh data dan pengembangan untuk kegiatan ke depannya).

Solusi yang terbaik untuk kedudkan Pejabat Fungsional keahlian sebaiknya berada di bawah Pimpinan Satuan Kerja (minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) sehingga untuk administrasi kegiatan yang akan mereka lakukan sesuai dengan aturan tentang administrasi persuratan (penandatanganan surat keluar serendahnya ditandatangani oleh Pejabat esselon II) .

Sedangkan untuk Pejabat Fungsional Ketrampilan memang dapat dilakukan oleh Pejabat Administrator untuk pelaksanaan butir-butir kegiatannya sedangkan pengajuan DUPAKnya tetap harus dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai kepala satuan kerja institusinya.

Tentang persamaan grade antara Pejabat Administrasi dengan Pejabat Fungsional, tentunya juga disesuaikan dengan kepangkatan yang dapat diperoleh oleh masing-masing pejabat, jika Pejabat Fungsional Utama yang kepangkatannya dapat sampai pangkat IV e tentunya gradenya tidak akan sama dengan Pejabat Administrator yang kepangkatannya hanya sampai golongan IV b.

Demikian juga untuk pejabat fungsional lannya dapat disesuaikan dengan kepangkatan terendahnya dan kemampuan untuk mencapai kepangkatan tertinggi yang dapat diperoleh Pejabat Fungsional keahlian maupun ketrampilan.

Untuk perbedaan susunan organisasi dengan struktur organisasi perlu penjabaran yang lengkap, sehingga masyarakat awam pun dapat mengetahui perbedaan yang mendasar dari kedua hal tersebut.

Sementara untuk pendapat saya pribadi menganggap bahwa struktur organisasi menggambarkan kedudukan atasan dan bawahan yang mencerminkan hirarki kekuasaan antara atasan dan bawahan.

Sementara untuk susunan organisasi dapat dijelaskan sebagai tersusunnya beban-beban kegiatan dari masing-masing penanggungjawabnya yang dibantu oleh para pengawas dalam pelaksanaan kegiatan suatu institusi.

Jadi, di dalam struktur organisasi tergambar hirarki kekuasaan (atasan dengan bawahan) sedangkan dalam susunan organisasi memberi gambaran tentang beban kerja masing-masing kegiatan yang menjadi tujuan dari institusi untuk mencapai goalsnya.

Surat ke Menkes

Merujuk pada penetapan dengan dasar surat keputusan dan surat keterangan menduduki jabatan, Balitbangkes tidak memiliki Pejabat Fungsional Kesehatan, yang bearti Balitbangkes tidak memiliki PNS yang menjalankan tugas dengan dasar keahlian/ketrampilan kesehatan.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan :

1. Penyusunan, perencanaan, penganalisaan, pengevaluasian program kerja kesehatan Balitbangkes dikerjakan oleh Pegawai Administrasi Umum. Apakah hal ini tidak menyalahi aturan? Apakah Program kerja Balitbangkes dapat sejalan dengan program kerja kementerian kesehatan?

2. Amanat UU 43/1999 tidak dijalankan Balitbangkes terutama mengenai Jabatan struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian dan Lembaga pemerintahan!

3. Bila tidak sejalan dengan Kementerian kesehatan, dapat dikatakan Balitbangkes beradas di luar dari kementerian kesehatan. (Ibarat sebelah sayap pesawat yang kosong, tentunya pesawat kemenkes tidak dapat lepas landas!)

II. Berdasarkan SK LIPI dan BKN tahun 2009 yang memberi batasan mengenai :

Peneliti adalah PNS yang secara penuh diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian pada instansi penelitian satuan organisasi pemerintahan.

Dapat dikatakan bahwa Balitbangkes sampai saat ini belum memiliki peneliti!

(PP 16/1994 memberi batasan mengenai Jabatan Fungsional Peneliti adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi LIPI yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan bersifat mandiri.)

Dari pengertian di atas (SK LIPI dan BKN)  dapat dibuat batasan mengenai :

Peneliti Kesehatan adalah PNS yang menjalankan tugas dengan dasar keahlian/ketrampilan kesehatan (Fungsional Kesehatan) yang secara penuh diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan pada instansi Balitbang Kementerian Kesehatan.

Mohon tanggapan, penjelasan dan koreksinya secara tertulis untuk dapat dijadikan bahan penambah angka kredit sebagai Pranata Humas Madya di Balitbangkes.

Mohon maaf atas segala kekurangasn.

Terimakasih atas perhatian dan perkenannya.

Wassalam

Edy H.Hs.

196106091987031004

Praktisi Humas & Fungsional Pranata Humas

Jakarta, 01 Pebruari 2015

(Edy H. Hs)

Hubungan Masyarakat (Humas)

Humas adalah usaha yang direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi positif instansi pemerintah.

Praktisi humas pemerintah adalah individu instansi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi kehumasan dalam unit organisasi yang melakukan fungsi manajemen bidang informasi dan kehumasan.

Praktisi humas pemerintah melakukan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan publik ekternal dan internal pemerintahan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi positif instansi pemerintah.

Produk penulisan naskah yang dihasilkan oleh praktisi humas adalah sebagai berikut :

  • Siaran Pers (press relaese), Berita Sanggahan (counter release), Penulisan Feature (feature writing), Penulisan Artikel (article writing), Surat dan Surat Klarifikasi (Letters and Letters of Clarification), Cerita Latar (backgrounders), Gambaran Data dan Lembar Fakta (factsheet), Dokumen Teknis (whitepaper), Kalawarta (newsletter), Laporan Tahunan (annual report), Pariwarta (advertorial), Brosur (brochures), Buku Dokumen (manual), Usulan Kegiatan (proposal), Naskah Pidato, Naskah Iklan, Profil Instansi (company profile), Naskah Posters, Billboards, dan Bulletin Boards, Ucapan Hari Besar Nasional dan Agama, Ucapan Selamat, Terimakasih, dan Duka Cita, Laporan Teknis (technical report), Pelaporan Berkala (reporting), Penulisan untuk Media Sosial, Jurnal dan Publikasi Ilmiah.

Produk presentasi hasil pekerjaan praktisi humas adalah :

  • Presentasi Proposal Program Humas, Presentasi untuk keperluan rapat, Presentasi untuk Kebijakan Pimpinan, Presentasi untuk Sosialisasi Kegiatan Humas, Berbicara di depan Publik (public speaking), Sambutan, Pemandu Acara (master of ceremony), Jumpa Pers ( press conference), Presentasi Visual Singkat (pecha kuca), Pengarahan Singkat (briefing), Gelar Wicara (talk show).

Fungsional Pranata Humas (Prahum) 

Fungsional Pranata Humas merupakan suatu jabatan yang dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) satuan organisasi kementerian atau lembaga pemerintahan yang merupakan bagian dari Aparatur sipil Negara (ASN).

Jabatan fungsional ini merupakan binaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dapat diberi batasan sebagai berikut :

  • Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Kemenkominfo yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan penerangan, seni dan budaya serta bersifat mandiri.

Pejabat Fungsional Prahum ini dapat saja berada di kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya yang mengangkat PNS-nya ke dalam jabatan fungsional ini, karena memang membutuhkan keahlian dan/atau ketrampilan bidang penerangan, seni dan budaya.

Fungsional Prahum yang mempunyai dasar ketrampilan disebut sebagai Fungsinal Prahum tingkat ketrampilan yang pengangkatannya berdasarkan jenjang ijazah SLTA/D3, dengan jenjang jabatan :

  • Pranata Humas Penyelia, Pranata Humas Terampil, Pranata Humas Mahir, Pranata Humas Pemula.

Sedang untuk Prahum tingkat keahlian, dasar pengangkatannya adalah serendahnya berijazah S1, dengan jenjang jabatan :

  • Pranata Humas Madya, Pranata Humas Muda, dan Pranata Humas Pertama.

Berdasarkan uraian butir-butir kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku jabatan fungsional ini, bila merujuk pada batasan dan kegiatan yang diuraikan di atas, butir-butir kegiatan tersebut tercantum dalam butir kegiatan jabatan fungsional keahlian.

Butir-butir kegiatan pelaksana pekerjaan Prahum ini terbagi dalam kelompok unsur utama, pengembangan, dan penunjang, yaitu :

  • Unsur utama terdiri dari :
  1. Pelayanan Informasi dan Kehumasan,( terdiri dari 6 butir kegiatan)
  2. Pelayanan Informasi, (terdir dari 5 butir kegiatan)
  3. Hubungan kelembagaan, (terdiri dari 3 butir kegiatan)
  4. Hubungan Personal, (terdiri dari 3 butir kegiatan)
  • Unsur Pengembangan Profesi, terdiri dari karya tulis ilmiah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, makalah ilmiah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, ide atau gagasan yang berkaitan dengan kajian atau telaah bidang informasi dan kehumasan.
  • Unsur Penunjang Kegiatan Pranata Humas, (terdiri dari sertifikat atau piagam penghargaan yang diterima)

 

 

Dasar keahlian maupun ketrampilan yang dimiliki oleh Pejabat Fungsional Prahum ini berkaitan dengan bidang komunikasi dan informasi, terutama yang berkaitan langsung dengan bidang kehumasan dan informasi suatu instansi.

Untuk itu, tamatan SLTA bidang multi media atau grafika dapat menduduki jabatan fungsional pranata humas ketrampilan bila telah memenuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan untuk pengangktan ke dalam jabatan fungsional ini.

Sedangkan untuk menduduki jabaatan fungsional prahum tingkat keahlian dibutuhkan dasar keahlian di bidang komunikasi, informatika, seni dan budaya, maupun tehnik informasi yang dapat mengelola bidang kehumasan instansi pemerintahan.

Pejabat Fungsional Pranata Humas ini, selain memiliki dasar ketrampilan maupun keahlian di bidang informasi dan kehumasan, harus juga memiliki sertifikat kelulusan dari penyelenggara Diklat Jabatan fungsional yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan Kemenkominfo.

Komunikasi

Usaha untuk menyampaikan pesan ke orang lain merupakan dasar dan batasan tentang kegiatan berkomunikasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencapai sasaran atau target yang diinginkan oleh penyampai pesan.

Tehnik dan strategi yang digunakan oleh penyampai pesan tentu sangat menunjang keberhasilan dalam proses berkomunikasi dengan orang yang menjadi sasaran. Terutama dengan memperhitungkan situasi, kondisi, dan toleransi error yang mungkin timbul dalam berkomunikasi.

Isi pesan yang akan disampaikan tentunya berisikan unsur-unsur yang mengarah pada target (goals) yang menjadi harapan penyampai pesan disesuaikan dengan tehnik-tehnik komunikasi yang sesuai dengan orang/publik yang menjadi sasaran.

Citra atau Reputasi yang akan dicapai oleh instansi pemerintah merupakan goals dari isi pesan yang akan disampaikan oleh praktisi humas pemerintah maupun pejabat fungsional pranata humas instansi.

Goals (target atau visi dan misi) merupakan unsur penting perencanaan dan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan oleh para praktisi humas atau pranata humas instansi pemerintah dalam merancang dan menyusun kegiatan berkomunikasi instansi pemerintah.

Aturan dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan pimpinan juga menjadi pertimbangan bagi praktisi humas dan kehumasan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan komunikasi institusi dengan publik yang menjadi sasarannya.

Strategi komunikasi dan tehnik komunikasi menjadi unsur penting di dalam pencapaian goals instansi yang disampaikan ke publik, karena tercapai atau tidaknya target itu ditentukan oleh tehnik komunikasi yang efektif dan efisien, sedangkan strategi komunikasi untuk mengukur capaian goals instansi setelah kegiatan komunikasi dilaksanakan.

 

Pranata Humas dan Humas

Pranata Humas baik dasar keahlian maupun dasar ketrampilan memiliki butir-butir kegiatan yang telah diatur dengan peraturan pemerintah dan keputusan menteri dalam menjalankan tugas dan  tanggung jawabnya sebagai seorang PNS.

Sementara praktisi humas pemerintah merupakan individu instansi yang melaksanakan kegiatan bidang informasi dan kehumasan dalam satuan unit organisasi untuk menentukan pencitraan maupun keberhasilan dan reputasi instansi dalam berhubungan dengan publiknya.

Sebagian kecil butir-butir kegiatan Pranata Humas berisikan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan dan dapat dikatakan sebagai praktisi humas pemerintah dalam satuan organisasi pemerintahan untuk melaksanakan hubungan antar personal maupun lembaga.

Praktisi kehumasan yang merupakan individu pelaku fungsi manajemen suatu organisasi dapat menentukan kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan pelayanan informasi dan kehumasan instansi  pemerintah untuk melakukan kegiatan berkomunikasi instansi pemerintah.

Pengambil kebijakan dalam menentukan strategi dan tehnik komunikasi yang dilakukan serta perhitungan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyusun, merancang, dan mengolah informasi menjadi pesan instansi adalah tanggung jawab praktisi humas.

Sedangkan untuk menyusun, merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan komunikasi instansi dilakukan oleh pranata humas agar keberhasilan pencapaian goals instansi diharapkan terukur dan dapat dipertangungjawabkan.

Skema Alur Komunikasi

Pranata Humas dan Praktisi Humas merupakan unit organisasi instansi pengelola humas instansi pemerintah :

  • mengolah, menyusun data, keterangan, informasi menjadi sebuah pesan sesuai pencapaian goals instansi
  • pesan diatur dengan penyusunan strategi penyampaian dan tehnik komunikasinya
  • pesan dan goals disesuaikan dengan sasaran publik/khalayak atau pemangku kepentingan – monitoring dan evaluasi kegiatan berkomunikasi
  • evaluasi kegiatan instansi (capaian sesuai ukuran yang ditentukan dalam strategi komunikasi).
  • Message / pesan disampaikan ke publik (sasaran)
  • Evaluasi ketersampaian pesan ke publik dan tingkat penerimaan dan pemahaman pesan.
  • Evaluasi hasil rangkaian kegiatan dengan capaian target dengan capaian goals yang diharapkan dari publik.

 

Daftar Pustaka

  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. 82 tahun 2012 tentang Pedoman Penulisan dan Presentasi Hubungan Masyarakat Instansi Pemerintah.
  • Kepres 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Fungsional Kesehatan Utama bisa jadi Profesor Riset Kesehatan

 

Keberadaan Fungsional Kesehatan di Balitbangkes

Melihat tabel yang ditampilkan Ropeg dalam acara administrasi fungsional dan TP2I Balitbangkes yang diselenggarakan di Hotel Balairung  2-4 Desember 2015, Balitbangkes tidak memiliki satu pun fungsional kesehatan. Apa Balitbangkes bukan bagian dari Kemenkes?

Pejabat Fungsional Kesehatan berdasarkan UU ASN adalah pejabat Kementerian Kesehatan yang menjalankan kegiatan teknis bidang kesehatan atau bertupoksi untuk melakukan penelitian bidang kesehatan tentang peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, perawatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, dan kelahiran bayi. (Keppres 87/1999 tentang rumpun jabatan fungsional).

Bukankah institusi litbangnya Kemenkes adalah Balitbangkes, kenapa tidak terdapat fungsional kesehatan di sini? Tentunya Kemenkes tidak akan menghasilkan penelitian tentang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilatif. Apakah slogan base evidence  atau program berdasarkan bukti atau riset dapat dijalankan?

Peneliti tidak = fungsional peneliti

Fungsional peneliti adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang seorang PNS dalam menjalankan tugasnya yang didasari keahlian/ketrampilan IPTEK serta bersifat mandiri.

Peneliti adalah PNS yang secara penuh diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan litbang di instansi litbang satuan organisasi pemerintah.

Berdasarkan kedua batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti itu tidak sama dengan fungsional peneliti. Dan bila hal ini tidak dipahami, maka sampai kapanpun Balitbangkes/Kemenkes tidak akan memiliki Peneliti Kesehatan, karena beranggapan bahwa peneliti itu adalah fungsional peneliti.

Profesor Riset Kesehatan beda dengan Profesor Riset Iptek

Wacana untuk mendapatkan Profesor Riset Kesehatan yang akan diusulkan oleh Kemenkes melalui Poltekkes tidak akan dapat dikabulkan Dewan Riset Nasional (DRN) karena bukan Fungsional Kesehatan Utama sebagai peneliti (bukan sebagai fungsional peneliti) yang mengajukan diri sebagai Profesor Riset Kesehatan dengan menyajikan Orasi Ilmiah hasil riset bidang kesehatan ke Dewan Riset Nasional.

Jika Fungsional Kesehatan Utama yang berorasi ilmiah hasil riset/litbang bidang kesehatan (tentang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), tentunya DRN akan memberikan ijin bagi Kementerian Kesehatan untuk menghasilkan Profesor Riset Kesehatan dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Balitbangkes.

Profesor Riset yang dimiliki oleh Balitbangkes adalah Profesor Riset IPTEK yang merupakan profesor riset dari LIPI, karena mereka berorasi ilmiah tentang penerapan dan pengembangan IPTEK. Dan berarti Kemenkes sampai saat ini belum memiliki Profesir Riset Kesehatan.

Wacana profesor riset kesehatan ini pernah saya kemukakan di jaringan Balitbangkes tahun 2008 saat jabatan fungsional humas saya sudah madya dan salah satu perolehan angka kreditnya adalah karya tulis ilmiah bidang informasi dan kehumasan hasil riset, survei dan litbang informasi dan kehumasan, yang sama dengan perolehan jabfung peneliti. ( Dan mimpi saya ini dikatakan sebagai mimpinya orang bodoh).

Balitbangkes sebagai institusi litbangnya Kemenkes, tentunya tempat penyelenggaraan riset, survei, dan penelitian bidang kesehatan (yang sesuai dengan batasan tupoksi rumpun jabatan kesehatan) di wilayah Indonesia, hingga dapat menghasilkan informasi hasil litbang kesehatan. (Sesuai PP 39/1995 tentang Balitbangkes).

Hasil litbang tentang kesehatan kulit, kesehatan mata, dan kesehatan mulut dan gigi serta kesehatan lainnya seharusnya dapat menjadi informasi yang mudah diperoleh masyarakat bila mengunjungi perpustakaan Balitbangkes, serta juga dapat disajikan oleh Balitbangkes tentang hasil-hasil litbang bidang kesehatan seperti peningkatan kesehatan manusia, pencegahan berbagai macam penyakit, perawatan/pengobatan bebagai macam penyakit serta rehabilitasi berbagai pasien dengan jenis penyakit tertentu.

Tenaga Kesehatan tidak = Fungsional Kesehatan

Peraturan mengenai tenaga kesehatan sangat merusak pengertian dari batasan fungsional kesehatan, tenaga kesehatan bertupoksi sebagai pelayan kesehatan, sementara fungsional kesehatan bertupoksi sebagai pejabat kementerian kesehatan (Keppres 87/1999 dan UU ASN)

Tenaga Kesehatan dapat siapa saja yang mempunyai keahlian/ketrampilan bidang kesehatan, sementara Fungsional Kesehatan adalah PNS Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas dengan dasar keahlian bidang kesehatan, terdiri dari pejabat dengan dasar keahlian/ketrampilan kesehatan.

Sedangkan Tenaga Kesehatan harus bekerja di sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat untuk memberikan pengobatan dan rehabilitasi, sedangkan Fungsional Kesehatan harus pegawai negeri di Kementerian Kesehatan dan bertupoksi untuk menghasilkan karya tulis ilmiah bidang kesehatan (peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan/perawatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, pemanfaatan farmasi, persalinan dan kelahiran bayi

Kesalahpahaman mengenai pengertian tenaga kesehatan adalah fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat   menimbulkan ketidaksesuain pengangkatan atau formasi penerimaan pegawai. Salah satu contohnya Balitbangkes tidak memiliki satupun fungsional kesehatan yang melakukan litbang, riset, survei bidang kesehatan sesuai Keppres 87/1999.

Adanya ketetapan yang dipahami bahwa fungsional dokter atau lainnya harus bekerja di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya, untuk itu Balitbangkes tidak membolehkan satupun  fungsional ksehatan untuk berada di institusi litbangnya Kemenkes untuk wilayah Indonesia. (Apakah mungkin Balitbangkes akan menemukan informasi dan teknologi terbaru di bidang kesehatan?)

Dengan demikian Kementerian Kesehatan sendiri tidak akan pernah memiliki informasi tentang hasil litbang kesehatan di wilayah Indonesia, sedangkan tenaga kesehatan yang menghasilkan riset, survei ataupun litbang hanya dapat melakukan kegiatannya dalam lingkup kapasitas keberadaan tempat kerja dan cakupan wilayah kerjanya saja.

Penutup

Pemahaman yang berbeda dengan ketetapan atau peraturan yang ada telah menimbulkan perbedaan persepsi tentang batasan-batasan yang dikemukakan oleh masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga pemerintahan.

Pengertian berbeda antara batasan Tenaga Kesehatan dengan Fungsional Kesehatan telah mengakibatkan Balitbangkes tidak membolehkan keberadaan fungsional kesehatan di lingkungan kerjanya.

Profesor Riset Iptek merupakan bagian dari pejabat di Lingkungan LIPI, sedangkan Kementerian Kesehatan belum mempunyai Profesor Riset Kesehatan yang berorasi Ilmiah dari Hasil Riset Kesehatan dan juga sebagai pejabat Kementerian Kesehatan karena adalah Pejabat Fungsional Kesehatan Utama.

Pembelajaran bersama antara pimpinan Kemenkes dan lembaga-lembaga penghasil peneliti kesehatan  tentunya akan membuka paradigma baru bagi keberadaannya peneliti kesehatan di kemenkes RI yang akan menghasilkan informasi dan teknologi baru di bidang kesehatan.

(Edy H.Hs. “ Sekedar pendapat dari pengamatan lingkungan kerja”)

Ibadah haji 1436

Pengalaman beribadah haji 1436 melalui haji reguler dan mandiri membawa pembelajaran sangat berharga. Tidak adanya pembimmbing, ketua rombongan yang mengutamakan jamaahnya saja, serta ketua regu yang mengutamakan kepentingan beribadahnya sendiri.
Benar terpacu untuk dapat memenuhi rukun dan wajib haji, sehingga ziarah dan lainnya terabaikan.
Pengetahuan dan pemahaman tentang fidyah, dam, serta kifarat yang terbatas membuat kehati-hatian yang tinggi untuk menghindarinya.
Ada jamaah yang merasa telah melempar jumroh aqobah tetapi dipaksa juga untuk membayar dam sebesar 500 riyal, karena mengalami ingatan pelaksanaan jumrohnya kemarin, yang baru pagi tadi dilaksanakan oleh seluruh jamaah haji karena dia pingsan beberapa jam dan sorenya diantar oleh orang arab ke maktabnya.
Sementara pembimbing hajinya tidak mengetahui dan karomnya menetapkan damnya sedemikian.
Pelaksanaan umroh sunnahnyapun berkompromi beberapa jamaah baru kemudian mengajak karunya untuk ikut serta.
Kesimpulannya jamaah yang berinisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan tambahan, sementara karu dan karom tidak mau tau, sedangkan pembimbing hajinya entah dimana keberadaanya.
Benar-benar mandiri tanpa pengarahan dan bergerak masing-masing sekeinginan individu dengan mengajak satu atau dua jamaah lainnya.
Untung ruginya adalah kegiatan yang tidak terstruktur dan terjadual seperti kloter di luar dki yang melakukan kegiatannya per kloter atau paling tidak per rombongan.
Memang sebaiknya untuk jamaah haji tahun berikutnya sebaiknya ikut dalam rombongan kbih yang telah terstruktur dan terjadual lengkap kegiatannya selama di makkah dan di madinah, hingga kegiatan ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan baik tanpa harus memikirkan konsumsi, dan jelas melaksanakan pengajian dan pengarahan dalam melaksanakan rukun dan wajib hajinya.
Untuk saya pribadi ini adalah tambahan pembelajaran dan pengetahuan yang berharga untuk disampaikan ke sanak dan kerabat yang akan melaksanakan ibadah haji. (Jkt, 15 Muharram 1437).

JF Peneliti tidak = Peneliti

Keppres 87/1999 ttg Rumpun Jabfung memberi batasan tentang Jabfung Peneliti adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS LIPI yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan IPTEK serta bersifat mandiri.
Perka LIPI No. 06/E/2009 tentang Juknis Jabfung Peneliti mendefinisikan Peneliti adalah PNS yang secara penuh diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian pada instansi penelitian satuan organisasi pemerintahan.
Tetapi, berdasarkan uraian selanjutnya dalam Perka ini, dipahami bahwa peneliti itu adalah Pejabat Fungsional Peneliti,
Sehingga memberi pemahaman yang keliru dalam pengertian peneliti adalah setiap orang ( termasuk PNS) yang melakukan penelitian sesuai bidang keahliannya.
Terutama bila dikaitkan dengan penelitian tentang penyakit, peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi pasien yang seharusnya dilakukan oleh kementerian kesehatan, karena pengambil kebijakan dan pimpinan di instansi penelitian kemenkes ini beranggapan bahwa peneliti = pejabat fungsional peneliti, hingga sampai saat ini dapat disimpulkan belum pernah dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan masyarakat (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) maupun rehabilitasi pasien, apalagi penelitian tentang kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia yang merupakan tugas pokok dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan. (Kewajiban rumpun jabatan fungsional kesehatan untuk menghasilkan karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian bidang kesehatan).
Bila batasan bahwa peneliti itu adalah setiap orang (termasuk PNS) yang diberi wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian sesuai dengan dasar keahlian/ketrampilannya, maka Indonesia akan memiliki PNS yang dapat disebut peneliti yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, seperti Peneliti Kesehatan, Peneliti Pertanian, Peneliti Hukum, Peneliti Agama dan peneliti-peneliti lainnya sesuai dengan dasar keahlian/ketrampilannya.
Kemungkinan untuk lebih berkembangnya dan peningkatan pembangunan di segala bidang dapat diprediksi akan lebih meningkat karena semua kegiatan dan perencanaan yang dilakukan sesuai dengan (berdasarkan hasil) penelitian-penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti yang melakukan penelitian sesuai bidang keahlian/ketrampilannya masing-masing.
Seperti Peneliti Kesehatan akan menghasilkan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan tujuan bidang kesehatan yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang tergambar dalam hasil penelitiannya. Kekurangan gizi dapat di atasi berdasarkan hasil penelitian para nutrisionist, peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan perencanaan penanganannya berdasarkan hasil penelitian fungsional dokter, atau pengobatan kesehatan gigi dan mulut dapat ditangani berdasarkasn hasil penelitian fungsional dokter gigi.
Demikian juga tentang perencanaan pembangunan di bidang lainnya disesuaikan dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan para peneliti berdasarkan keahlian/ketrampilannya.

Pejabat Fungsional

Dalam UU ASN No. 5 /2014, disebutkan tentang jabatan fungsional bagi ASN, yang terdiri dari dua dasar yaitu dengan dasar ketrampilan dan dasar keahlian, disebut sebagai Pegawai ASN dengan jabatan Fungsional ketrampilan (Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia).

Sedangkan untuk ASN yang menduduki jabatan fungsional keahlian terdiri dari Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Pejabat Fungsional Ketrampilan mempunyai dasar penempatan dan pengangkatan ASN sebagai pejabat fungsional dengan dasar pendidikan setingkat SLTA/DIII, sedangkan untuk ASN dengan jabatan fungsional keahlian dasar pengangkatan dan penempatannya adalah S1/S2.

Ke depannya, semua Pejabat Fungsional ini akan mempunyai tingkatan yang sama untuk masing-masing jabatan yang dimiliki, seperti untuk tingkat keahlian yaitu Tingkat Pemula, Terampil, Tingkat Mahir, dan Tingkat Penyelia.

Untuk jabatan fungsional keahlian, semuanya akan dimulai dengan Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, ahli Madya, dan ahli Utama, yang kesemuanya harus mempunyai spesifikasi keahlian dan ketrampilan masing-masing pejabat fungsional yang disesuaikan dengan instansi pembina jabatan fungsional tersebut.

Berdasarkan uraian dalam UU ASN 5/2014 di atas dapat disimpulkan bahwa ASN dengan jabatan fungsional ini berfungsi dan bertugas dalam bidang perencanaan dan penyusunan kegiatan pelayanan publik dan proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Sesuai standarisasi dan kompetensi yang dikeluarkan oleh KemenPAN dan RB, pejabat pelaksana kembali dikelompokkan dalam sekitar 40 kelompok pelaksana di antaranya pelaksana pengadministrasian, pelaksana penganalisaan, pelaksana tehnis dan lainnya.

Bila dihubungkan dengan batasan atau pengertian tentang jabatan pelaksana dalam UU ASN 5/2014 kurang sesuai yaitu Pejabat Pelaksana adalah ASN yang bertugas dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan dalam pengelompokkan Pejabat pelaksana yang dikeluarkan Kemenpan dan RB terdapat jabatan Pelaksana Penganalisaan yang termasuk kedalam fungsi dan tugas Jabatan Fungsional yaitu perencanaan, penganalisaan, penyusunan stnadar prosedur suatu kegiatan.

Karena berangkat dari proses perubahan dari jabatan fungsional umum yang dalam pendefinisian dan penentuan kinerjanya dilihat dari kinerja yang terdapat dalam butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang telah ada.

Pejabat Administrasi

Jabatan adminsitrasi dalam UU ASN 5/2014 adalah ASN yang bertangungjawab dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ASN dengan jabatan Pelaksana yang akan melaksanakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan nasional.

ASN dengan jabatan administrator bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan nasional, sedang ASN dengan jabatan Pengawas berfungsi dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan pengadministrasian pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan batasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pejabat Administrasi yang diduduki oleh ASN hanya berkaitan dengan pelayanan publik dan adminsitrasi kegiatan pembangunan nasional.

Berdasarkan Keputusan MenPAN RB terbaru (Oktober 2014) diuraikan tentang pengelompokkan rumpun jabatan pelaksana ke dalam 37 rumpun/kelompok yang masing-masing rumpun/kelompok mempunyai beberapa jenis jabatan pelaksana.

Rumpun/kelompok jabatan pelaksana Analis terdiri dari 563 jenis pejabat pelaksana Analis, Rumpun/kelompok Pelaksana Administrasi terdiri dari 75 jenis jabatan pelaksana administrasi, sedangkan rumpun/kelompok jabatan pelaksana penguji terdiri dari 3 jenis jabatan pelaksana penguji.